nusakini.com - Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly melanggar Undang-undang karena telah mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sudah pasti melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Di UU itu dinyatakan (keputusan Menkumhan) harus memenuhi asas legalitas," kata Margarito 

Sebagai catatan pada Oktober 2015 lalu, MA sudah mengeluarkan putusan memenangkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.

Namun, Menkumham justru mengeluarkan SK perpanjangan bagi Muktamar PPP Bandung 2011 yang sudah habis masa kepengurusannya sebagai payung hukum penyelenggaraan Muktamar islah. 

Margarito mengungkapkan, putusan MA ialah putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan final. Seharusnya, Menkum HAM memakai dasar itu untuk menyelesaikan konflik di internal PPP. Bukan justru berimprovisasi dengan menghidupkan lagi SK Muktamar Bandung. 

"Putusan MA adalah hukum. Maka Menkum HAM menggunakan putusan hukum itu sebagai dasar," ucap Margarito.

Apabila Menkumham tetap mengesahkan kepengurusan Muktamar Islah pada 8-10 April 2016 lalu yang memenangkan Romahurmuziy, maka Margarito menyarankan agar Djan Faridz kembali melakukan gugatan hukum.(ab)